PKB Beri Sinyal Politik, Siap untuk Menjadi Oposisi di Akhir Periode Pemerintahan Jokowi?

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 16 Juni 2022 - 16:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. (Instagram.com/@cakiminow)

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. (Instagram.com/@cakiminow)

ARAH NEWS – Meski ikut suarakan tunda pemilu, tapi PKB tidak ikut masuk di KIB (Koalisi Indonesia Bersatu). Apa alasannya? Ada beberapa kemungkinan.

Pertama, PKB menganggap lahirnya KIB terlalu dini dan prematur. Berpotensi layu sebelum berkembang.

Kedua, KIB berada di dalam bayang-bayang istana. PKB tidak ingin terus dikendalikan oleh istana. Apalagi, presiden tidak lama lagi akan berganti.

Ketiga, di KIB, ada Golkar. Suaranya terbesar dan dominan. Ini akan membuat PKB tidak leluasa bermanuver.

Sementara Cak Imin, panggilan akrab ketum PKB Muhaimin Iskandar ini, akrab dengan karakter manuvernya.

Cak Imin mbalelo? Boleh jadi iya. Manuver PKB menggoda PKS untuk diajak berkoalisi merupakan bentuk reaksi nyata penolakan PKB ikut gerbong KIB yang dibaca publik berada dalam kendali istana.

Dan kita semua tahu, PKS adalah partai yang konsisten menjadi oposisinya presiden Jokowi.

Ini seolah memberi sinyal bahwa PKB siap menjadi oposisi di akhir periode Jokowi. Kode keras bahwa PKB tidak ikut gerbong istana.

Sikap PKB ini bisa dimengerti terutama pasca munculnya Erick Tohir di tengah komunitas NU usai Muktamar Lampung.

Kehadiran Erick Tohir dicurigai sebagai langkah politik untuk mengambil PKB dari tangan Cak Imin.

Sementara, Erick adalah salah satu tokoh yang dipercaya istana dan dekat dengan jajaran di PBNU.

Silahkan anda cermati berbagai bentuk sindiran kader PKB terhadap Erick Tohir. Kegelisahan para kader PKB terhadap menteri BUMN ini bukan omong kosong.

Dengan ancaman itu, Cak Imin terus melakukan konsolidasi. Hasilnya? PKB solid. Kondisi ini yang membuat Cak Imin semakin percaya diri. Ketum PBNU aja dilawan, apalagi Erick Tohir. Begitulah kira-kira kesimpulannya.

Rabu pahing kemarin 15 Juni 2022 ada resuffle kabinet. Mendag Lutfi diganti. Meskipun Lutfi bukan kader PKB, tapi jatah Mendag selama ini memang atas nama dan rekomendasi PKB.

Sekarang, Mendag diserahkan kepada PAN yaitu Zulkifli Hasan. Zulkifli selama ini dianggap loyalis Presiden Jokowi. PKB didepak, PAN masuk.

Dengan resuffle kabinet, presiden Jokowi mulai memainkan kartu untuk 2024. Parpol yang tidak loyal dan ikut arahan, satu persatu menterinya dicopot.

Rencananya akan ada resuffle bertahap. Apa artinya? Resuffle akan terjadi lagi dan ini ditentukan oleh hasil komunikasi politik istana dengan partai-partai koalisi.

Semacam alat nego dan bahkan menekan. Nurut, maka akan dipertahankan. Gak ikut gerbong, diganti.

Termasuk posisi Budi Gunawan di BIN. Ini akan alot berkaitan dengan dua kepentingan yang berseberangan yaitu kepentingan presiden Jokowi dengan Megawati, ketum PDIP.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Di 2024, dua tokoh ini sulit bersatu karena kepentingan yang sulit disatukan. Sementara, Budi Gunawan ada di BIN atas rekomendasi Megawati.

Sejauh apapun istana menkonsolidasikan partai-partai koalisi, akhirnya harus sadar bahwa usia semakin tua.

Makin mendekati akhir periode, kondisi akan semakin lemah. Ini hukum politik. Makin tua makin lemah. Tua dalam pengertian politik.

Karena itu, parpol pun berancang-ancang untuk meninggalkan kapal tua yang dinahkodai Presiden Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan, lalu mencari kapal yang baru.

Kapal baru inilah yang akan membawa parpol berlayar ke masa depan. Ini adalah keniscayaan politik yang tidak bisa dilawan.

Gak apa-apa jatah menteri hilang. Hanya satu-dua tahun. Tapi masa depan untuk jangka waktu 5-10 tahun akan lebih cerah. Begitulah parpol biasa membangun sikap politiknya.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Termasuk PKB, juga partai-partai lain, sekarang sedang menunggu kapal baru. Mereka siap berlayar dengan kapal baru itu. Inilah yang dalam politik seringkali diistilahkan dengan pembangkangan.

Sebenarnya bukan pembangkangan, tapi yang tepat adalah pembaharuan. Dalam politik, memang harus ada selalu pembaharuan. Yang baru mengganti yang lama.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa***

Berita Terkait

Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah
Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik
Masih Belum Jelas, Kepastian Waktu Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto
Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto
Usai Ketua Umum Megawati Soekarnoputri Dituntut Mundur, Puan Maharani Ungkap Kondisi PDIP Terkini
PDI Perjuangan Ungkap Alasan Hasto Kristiyanto Siapkan Pledoi atau Pembelaan Dìri dalam 7 Bahasa
Usai Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto KPK Sita Alat Bukti Surat Catatan dan Barang Bukti Elektronik
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 14:52 WIB

Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia

Rabu, 29 Januari 2025 - 07:52 WIB

Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah

Rabu, 15 Januari 2025 - 11:02 WIB

Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik

Selasa, 14 Januari 2025 - 06:40 WIB

Masih Belum Jelas, Kepastian Waktu Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto

Senin, 13 Januari 2025 - 07:38 WIB

Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto

Sabtu, 11 Januari 2025 - 13:10 WIB

Usai Ketua Umum Megawati Soekarnoputri Dituntut Mundur, Puan Maharani Ungkap Kondisi PDIP Terkini

Jumat, 10 Januari 2025 - 14:11 WIB

PDI Perjuangan Ungkap Alasan Hasto Kristiyanto Siapkan Pledoi atau Pembelaan Dìri dalam 7 Bahasa

Kamis, 9 Januari 2025 - 09:51 WIB

Usai Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto KPK Sita Alat Bukti Surat Catatan dan Barang Bukti Elektronik

Berita Terbaru