Pertanda Bakal Ada Krisis Politik, Bobot Kepentingan Politik Reshuffle 2022 Lebih Besar dari Rakyat

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 15 Juni 2022 - 21:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Jokowi diantara 2 menteri barunya, yaitu Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahyanto. (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)

Presiden Jokowi diantara 2 menteri barunya, yaitu Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahyanto. (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)

ARAH NEWS – Setelah berbagai macam spekulasi tentang komposisi struktur yang di reshuffle di kabinet Indonesia Maju, pada hari Rabu Pahing tanggal 15 Juni 2022 ini tepatnya jam 13.30 WIB Presiden Jokowi melantik beberapa menteri dan wakil menteri baru.

Yaitu: Zulkifli Hasan sebagai menteri Perdagangan, mantan panglima TNI Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Bada Pertanahan Nasional (BPN).

Lalu Raja Juli Antoni (PSI) menjabat sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Sebagian prediksi publik ternyata benar, khususnya posisi Menteri Perdagangan yang digantikan oleh Zulkifli Hasan dan Menteri ATR/BPN yang digantikan oleh Hadi Tjahjanto. Dan ternyata beberapa menteri yang diprediksi akan diganti ternyata tidak.

Dari komposisi yang ada nampaknya jabatan-jabatan yang direshuffle lebih kental nuansa politiknya daripada penyelesaian persoalan-persoalan bangsa yang tengah terjadi hari ini.

Menjelang akhir masa jabatan in Presiden Jokowi tentunya dituntut harus bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada seperti kenaikan harga BBM, minyak goreng, wabah PMK dan lain-lain.

Hal ini tentunya Presiden Jokowi semestinya lebih mempertimbangkan aspek Profesional daripada aspek politik.

Dan tentunya keterlibatan tokoh partai seperti Zulkifli Hasan dan Raja Juli Antoni serta menteri-menteri yang juga aktif di partai politik ini akan beresiko terhadap kualitas.

Khususnya dalam penanganan krisis menjelang pemilu 2024 karena fokus mereka akan terbagi antara jabatan menteri dan kepentingan partai menjelang pemilu 2024.

Jabatan Menteri Perdagangan saat ini adalah sebuah kursi panas karena publik sekarang sedang menyorot persoalan-persoalan yang tengah melanda yaitu persoalan kenaikan-kenaikan harga.

Jika tidak ada perkembangan yang signifikan diakhir masa jabatan pemerintahan sekarang maka kemungkinan akan menjatuhkan kredibilitas pemerintah dan menurunkan elektabilitas dari partainya dan tentunya termasuk capres yang diusungnya di pemilu 2024.

Adapun posisi Wakil Menteri yang saat ini diberikan kepada 3 orang adalah posisi yang sebetulnya tidak begitu penting dan hanya akan menambah beban APBN.

Dalam pidato Jokowi bahwa para menteri harus memiliki Sense of Crisis dalam melakukan kinerjanya. Akan tetapi ternyata dalam hal ini Pa Presiden seperti gambling dalam menentukan menteri baru pada reshuffle kali ini.

Karena jika dilihat track record bahwa menteri perdagangan sebelumnya yaitu Muhammad Lutfi mempunyai background profesional yang lebih baik daripada Zulkifli Hasan dalam sektor perdagangan.

Kemudian Hadi Tjahjanto yang latar belakangnya dari militer tentunya ini juga masih dipertanyakan kapabilitasnya dalam penanganan Agraria dan Tata Ruang.

Tentunya pada kondisi ekonomi yang sedang carut marut ini, pemilihan personil menteri dan wakil menteri ini tidak mencerminkan sense of crisis yang baik.

Kalau dilihat dari kinerja para menteri semestinya Menteri BUMN pun direshuffle. Jika dilihat bahwa sejumlah BUMN mempunyai hutang hingga ratusan triliun. Beberapa BUMN dalam keadaan memprihatinkan.

Opini: Achmad Nur Hidayat MPP, Kepala Studi Ekonomi Politik LKEB UPN Veteran Jakarta dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Berita Terkait

Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah
Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik
Masih Belum Jelas, Kepastian Waktu Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto
Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto
Usai Ketua Umum Megawati Soekarnoputri Dituntut Mundur, Puan Maharani Ungkap Kondisi PDIP Terkini
PDI Perjuangan Ungkap Alasan Hasto Kristiyanto Siapkan Pledoi atau Pembelaan Dìri dalam 7 Bahasa
Usai Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto KPK Sita Alat Bukti Surat Catatan dan Barang Bukti Elektronik

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 14:52 WIB

Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia

Rabu, 29 Januari 2025 - 07:52 WIB

Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah

Rabu, 15 Januari 2025 - 11:02 WIB

Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik

Selasa, 14 Januari 2025 - 06:40 WIB

Masih Belum Jelas, Kepastian Waktu Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto

Senin, 13 Januari 2025 - 07:38 WIB

Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto

Berita Terbaru