ARAH NEWS – Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo berpendapat Pj Gubernur DKI harus sosok yang netral dan berintegritas.
“Artinya, tidak menjadi bagian dari relasi politik dan kekuasaan yang menyebabkan pembelahan masif akibat polarisasi politik indentitas,” kata Ari Nurcahyo.
Sosok tersebut tidak terlibat dalam keterbelahan dalam kubu “cebong” vs “kampret” – suatu dikotomi yang muncul akibat pembelahan politik dari kontestasi pilkada Ahok vs Anies dan berlanjut pilpres Jokowi vs Prabowo.
Sosok Pj harus representasi antitesa itu. Ari juga menambahkan bahwa penunjukan Pj Gubernur DKI Jakarta begitu penting.
Baca Juga:
Presiden Prbowo Subianto Pidato Penuh Semangat di Parlemen Turki, Suarakan Dukungan ke Palestina
Sektor Energi dan Keuangan Dinilai Prospektif dalam Laporan CSA Index April 2025
Selain sebagai pemimpin ibukota, Jakarta mesti bisa membereskan perpecahan politik identitas yang dimulai pada Pilkada 2017 lalu.
“Penunjukan Pj Gubernur DKI harus menjadi contoh konkret meneguhkan politik kebangsaan untuk melawan politik identitas,” ujarnya.
Apalagi, bagi Ari, Jakarta merupakan barometer politik nasional. Semua yang terjadi di Jakarta menjadi sorotan nasional.
Presiden dan partai politik pun mestinya meneguhkan politik kebangsaan dan perlawanan terhadap politik identitas.
Baca Juga:
Lagkah-langkah Strategis Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang Sudah Dilakukan dalam 150 Hari
Ingin Meluruskan Berita Media yang Negatif dan Tidak Berimbang? Ingin Menangkis Serangan Hoax?
Idul Fitri adalah lentera, izinkan membuka tabirnya dengan maaf, agar cahayanya menembus jiwa
“Maka, Pj Gubernur DKI harus memiliki kriteria netralitas, berintegritas, dan profesional,” lanjutnya.
Ari Nurcahyo menyampaikan hal itu dalam gelaran diskusi media PARA Syndicate yang bertajuk “Mencari Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan: Siapa Cocok?” Jumat, 9 Sempember 2022.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.
