ARAH NEWS – Tokoh Front Pembela Islam (FPI) dan Koordinator Humas Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin menyatakan tidak mendukung deklarasi Capres NasDem.
“Kami tidak mendukung deklarasi NasDem, takut memecah belah ummat,” kata Novel Bamukmin yang juga Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), lewat keterangan tertulisnya, Selasa, 4 Oktober 2022.
Novel menyebutkan, dirinya pernah melaporkan kader NasDem yaitu Viktor Laiskodat (kini Gubernur NTT) dengan dugaan penistaan terhadap agama Islam.
“Kami dari Spirit 212 sampai 2 kali mendemo Mabes Polri dan DPP Partai NasDem terkait masalah ini,” ujarnya.
Baca Juga:
Sektor Keuangan dan Energi Tetap Diminati, Investor Masih Waspada di Tengah Ketidakpastian Pasar
Kisah Inspiratif di Balik Kompetisi IBL: “KITA” Tayangkan Perjuangan Para Pemain
Novel juga curiga NasDem diduga menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina, termasuk televisinya karena selalu memframing berita berita FPI dengan hal anarkis berulang-ulang.
Yang bikin kesal, menurut Novel adalah pemenjaraan 7 orang para petinggi FPI termasuk Habib Rizieq Syihab dalam perkara Perayaan Maulid dan kasus RS UMI.
“Saya menduga Jaksa Agung yang kader NasDem yaitu Muhamad Prasetyo ikut terlibat dalam peristiwa pemenjaraan ulama,” katanya.
“Termasuk Habib Bahar Smith yang sudah beberapa kali tersangkut kriminalisasi”.
Baca Juga:
Rahmania Astrini & Gusty Pratama Hadirkan Chemistry Danny & Sandy di Grease The Musical
Wamentan Sudaryono Pastikan Daging Sapi dan Kerbau Aman dan Terkendali, Jelang Bulan Suci Ramadhan
“Juga para ulama yg saat ini bersidang seperti KH Farid Okbah, Zein Annajah dan Hanung Alhamad dan habaib yang lainnya,” ujarnya.
Dirinya meminta klarifikasi Surya Paloh terkait hal yang disampaikannya itu, terlebih kini NasDem tiba-tiba mendeklarasikan Anis Baswedan.
“Sehingga patut diduga ada agenda untuk mengadu domba dan memecah belah ummat Islam,” katanya.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.
Baca Juga:
Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah
Soal Sertifikat HGB dan HM di Kawasan Pagar Laut, DPR Tegaskan Nusron Wahid agar Batalkan Sertifikat