Menunda Pemilu Karena Tak Ada Uang adalah Imajinasi Liar Pihak yang akan Kudeta Konstitusi

- Pewarta

Rabu, 21 Desember 2022 - 07:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi kudeta konstitusi. (Twitter.com/@RamliRizal)

Ilustrasi kudeta konstitusi. (Twitter.com/@RamliRizal)

ARAHNEWS.COM – Rencana mempertahankan masa jabatan Jokowi terus bergulir.

Baik dengan cara memperpanjang masaii jabatan presiden maupun mengubah periode jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode.

Semua ini tentunya melanggar konstitusi, dan masuk kategori kudeta konstitusi.

Seperti dimaksud di dalam artikel “Threats to democracy in Africa: The rise of the aconstitutional coup”, yang dimuat di situs the Brookings Institute: https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/10/30/threats-to-democracy-in-africa-the-rise-of-the-constitutional-coup/

Artinya, Indonesia sedang meniru beberapa negara di Africa, mengancam demokrasi melalui kudeta konstitusi.

Demi untuk mempertahankan kekuasaan, menuju negara otoritarian dan tirani.

Rencana ini sengaja disuarakan tanpa etika dan moral, secara sistematis, diorkestrasi oleh ketua umum partai politik, menteri, dan akhir-akhir ini pejabat  tinggi negara, DPD dan MPR.

Berbagai macam alasan penundaan pemilu dikaji, termasuk skenario brutal.

Seperti kompensasi masa jabatan karena pandemi Covid-19, atau menciptakan keadaan darurat, kegentingan memaksa, agar presiden dapat menerbitkan PERPPU atau dekrit menunda pemilu.

Yang semuanya ilegal karena melanggar konstitusi.

Karena PERPPU atau dekrit presiden wajib taat konstitusi. Seperti diuraikan di dalam tulisan di media, bisa dimakzulkan.

Kemudian, alasan pemerintah tidak ada uang (anggaran) digulirkan. Alasan ini sangat primitif.

Kalau dijalankan maka pemerintah secara nyata melanggar konstitusi.

Pertama, pemerintah tidak pernah tidak ada uang, karena pemerintah mempunyai kekuasaan menarik pajak dan mencetak uang.

Total belanja negara di dalam APBN 2023 sebesar Rp3.061 triliun.

Anggap saja belanja negara 2024 sekitar Rp3.000 juga, sehingga total belanja negara untuk dua tahun (2023-24) mencapai Rp6.000 triliun.

Artinya, anggaran pemilu Rp120 triliun relatif sangat kecil, hanya 2% dari belanja negara.

Kedua, anggaran pemilu harus dianggarkan di dalam APBN.

Kalau tidak dianggarkan berarti pemerintah melanggar perintah konstitusi untuk menyelenggarakan pemilu setiap 5 tahun, yang jatuh tempo pada 2024.

Artinya, pemerintah membangkang perintah konstitusi, melanggar konstitusi, dapat dimakzulkan.

Ketiga, kalau anggaran pemilu sudah dianggarkan dan diundangkan di dalam UU APBN.

Maka pemerintah, dan KPU sebagai penyelenggara pemilu, wajib menjalankan perintah UU APBN. Artinya wajib menyelenggarakan pemilu.

Kalau tidak, maka berarti keduanya membangkang perintah UU APBN, dan membangkang perintah konstitusi, karena UU APBN merupakan perintah konstitusi secara langsung.

Sejauh ini, pemerintah sudah menganggarkan biaya penyelenggaraan pemilu di dalam APBN, baik untuk KPU maupun Bawaslu.

Perkiraan realisasi anggaran belanja KPU untuk tahun 2022 mencapai Rp2,35 triliun.

Anggaran KPU untuk tahun anggaran 2023 ditetapkan Rp16 triliun.

Sedangkan perkiraan realisasi anggaran Bawaslu untuk tahun 2022 mencapai Rp1,79 triliun, dan anggaran tahun 2023 ditetapkan Rp7,1 triliun.

Jumlah anggaran 2023 ini lebih besar dari indikasi awal kementerian keuangan yang memperkirakan anggaran KPU dan Bawaslu masing-masing-masing sebesar Rp14 triliun dan Rp5,5 triliun.

Dengan demikian, tidak ada alasan KPU dan Bawaslu tidak ada uang untuk menyelenggarakan pemilu.

Kalau pemerintah, dalam hal ini kementerian keuangan, tidak memberikan uang yang sudah dianggarkan tersebut, maka berarti kementerian keuangan melakukan pembangkangan terhadap UU APBN dan konstitusi.

Maka itu, alasan menunda pemilu karena tidak ada uang merupakan imajinasi liar, dari segerombolan liar pihak-pihak yang mau melakukan kudeta konstitusi.

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies).***

Berita Terkait

PKS Nyatakan Belum Ada Keputusan Terkait Dukungan untuk Bobby Nasution Maju di Pilgub Sumut
Setelah Raffi Ahmad, Kaesang Pangarep Menjadi Calon Gubernur Kedua Terpopuler di Pilkada Jawa Tengah
Survei Indikator Politik Indonesia, Irjen Pol. Ahmad Luthfi Menjadi Top of Mind Calon Gubernur Jawa Tengah
Sejumlah Pihak yang Minta Menkominfo Budi Arie Setiadi Mundur, Begini Respons Presiden Jokowi
Partai Demokrat Jakarta Ungkap Alasan Usulkan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono Jadi Cagub Jakarta 2024
Siapa Pendamping Calon Gubernur Jakarta Mohamad Sohibul Iman? PKS Menjawab Begini
Mohamad Sohibul Iman Diusung PKS Jadi Calon Gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta tahun 2024
Beredar Lagi Nama-nama yang Diprediksi akan Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 9 Juli 2024 - 14:42 WIB

PKS Nyatakan Belum Ada Keputusan Terkait Dukungan untuk Bobby Nasution Maju di Pilgub Sumut

Senin, 8 Juli 2024 - 21:13 WIB

Setelah Raffi Ahmad, Kaesang Pangarep Menjadi Calon Gubernur Kedua Terpopuler di Pilkada Jawa Tengah

Rabu, 3 Juli 2024 - 14:15 WIB

Sejumlah Pihak yang Minta Menkominfo Budi Arie Setiadi Mundur, Begini Respons Presiden Jokowi

Sabtu, 29 Juni 2024 - 09:41 WIB

Partai Demokrat Jakarta Ungkap Alasan Usulkan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono Jadi Cagub Jakarta 2024

Senin, 24 Juni 2024 - 10:39 WIB

Siapa Pendamping Calon Gubernur Jakarta Mohamad Sohibul Iman? PKS Menjawab Begini

Senin, 24 Juni 2024 - 07:10 WIB

Mohamad Sohibul Iman Diusung PKS Jadi Calon Gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta tahun 2024

Selasa, 18 Juni 2024 - 09:15 WIB

Beredar Lagi Nama-nama yang Diprediksi akan Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming

Jumat, 17 Mei 2024 - 16:58 WIB

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi

Berita Terbaru