Menu

Mode Gelap
Kasus Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi, Polda Jatim Sita 279,45 Ton Pupuk Rakyat Jangan Terjebak dalam Design Fitnah dan Provokasi yang Dikelola oleh Mafia Prabowo Didoakan Jadi Pemimpin Indonesia Saat Silaturahmi dengan Kyai Ahmad Saidi 20 Plus Media Online FSMN Siap untuk Publikasikan Aksi Korporasi dan Kegiatan Politik Anda Selama Lebaran, Uang Beredar di Lini Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Capai Rp72 Triliun

Nasional · 22 Apr 2022 14:16 WIB ·

KPK Dalami Proses BUMN Kemenkeu Cairkan Dana PEN Kabupaten Kolaka Timur Tengah


					Gedung KPK. (Dok. aclc.kpk.go.id) Perbesar

Gedung KPK. (Dok. aclc.kpk.go.id)

ARAH NEWS – KPK masih mendalami terkait mekanisme internal yang dilakukan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam mencairkan permintaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

Pengusutan tersebut diketahui saat tim penyidik lembaga antirasuah memeriksa Febriana Anidya selaku karyawan PT SMI.

Febriana diperiksa terkait kasus dugaan suap pengajuan pinjaman dana PEN di Gedung KPK pada Kamis 21 April 2022 kemarin.

Baca Juga:  Prabowo Kontak dengan Kemhan Rusia untuk Proses Pemulangan WNI dari Ukraina

“Febriana Anidya, hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan proses internal yang dilakukan oleh PT SMI untuk selanjutnya mencairkan permintaan dana PEN bagi Kabupaten Kolaka Timur,” ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat 22 April 2022.

Baca Juga:  Mengapa Kedatangan Presiden Jokowi Tanpa Penyambutan Panitia atau Pejabat AS?

Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto (MAN) sebagai tersangka suap pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur 2021.

Selain Ardian, KPK juga menjerat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M. Syukur Akbar.

Baca Juga:  Lokasi Pelayanan SIM Keliling di DKI, Bogor, Bekasi, dan Bandung Selasa, 22 Maret 2022

Laode dan Ardian ditetapkan sebagai penerima suap. Sementara pihak pemberi, KPK menjerat Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur.

Ardian selaku pejabat Kemendagri memiliki kewenangan menyusun surat pertimbangan Mendagri atas permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.*

Artikel ini telah dibaca 4 kali

Baca Lainnya

Mengapa Kedatangan Presiden Jokowi Tanpa Penyambutan Panitia atau Pejabat AS?

13 Mei 2022 - 15:46 WIB

20 Plus Media Online FSMN Siap untuk Publikasikan Aksi Korporasi dan Kegiatan Politik Anda

5 Mei 2022 - 12:32 WIB

Arahnews.com Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Batin

2 Mei 2022 - 13:57 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Silaturahmi dengan Habib Lutfi di Pekalongan

20 April 2022 - 08:47 WIB

Sebanyak 23 Pintu Tol akan Jadi Titik Rawan Kepadatan Arus Mudik, Kata Kapolri

14 April 2022 - 16:16 WIB

FBI Bisa Tangkap Saifudin Ibrahim dan Selanjutnya Ekstradisi Dibawa Pulang ke Indonesia

9 April 2022 - 13:55 WIB

Trending di Nasional