ARAHNEWS.COM – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak melakukan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang Pemilu 2024.
“Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas.”
“Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan,” kata Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional ke-17 HIPMI, Surakarta, Jawa Tengah, Senin 21 November 2022.
Dalam pidatonya itu, Jokowi berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik.
Baca Juga:
Soal Sertifikat HGB dan HM di Kawasan Pagar Laut, DPR Tegaskan Nusron Wahid agar Batalkan Sertifikat
Momen Penuh Hormat Presiden Prabowo Subianto ke Emil Salim: Minta Maaf Saya Baru Datang Sekarang
Resmikan 37 Proyek Listrik di 18 Provinsi, Presiden Prabowo Subianto: Kita Menuju Swasembada Energi
Bangsa Indonesia, kata Jokowi, pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, maupun politisasi suku, ras atau golongan. Oleh karena itu, kata Jokowi, cara-cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari.
“Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan,” kata dia.
Jokowi mengingatkan politisasi SARA akan sangat berbahaya bagi negara yang memiliki kondisi keberagaman seperti Indonesia.
Kepala Negara meminta para bakal capres-cawapres untuk menjaga situasi politik agar tetap sejuk.
Baca Juga:
Swasta Lebih Efisien, Lebih Pengalaman, Prabowo: Infrastuktur Sebagian Besar Saya Berikan ke Swasta.
Komisi Yudisial Tanggapi Vonis Bebas WNA Tiongkok dalam Kasus Dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin
“Sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres, untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter hangat sedikit, syukur bisa adem,” kata dia.
Presiden Jokowi mengingatkan saat ini situasi dunia sedang tidak berjalan normal. Berbagai krisis mengancam situasi ekonomi dan sosial banyak negara, seperti krisis pangan, energi, dan finansial.
Jika ancaman krisis ditambah dengan instabilitas politik dalam negeri, maka tingkat kerentanan akan meningkat.
“Saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondusivitas, situasi politik itu tetap adem,” ujarnya.
Baca Juga:
Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik
Saat ini, kata Jokowi, sudah terdapat 14 negara yang menjadi pasien Dana Moneter Internasional (IMF). Sebanyak 28 negara lainnya sudah mengantre untuk menjadi pasien IMF.
“Diperkirakan sampai angka 66 (negara). Jadi itu tak mendapatkan bantuan semuanya. Tak mungkin, karena juga keterbatasan dari IMF dan Bank Dunia punya keterbatasan,” kata Presiden Jokowi.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.
