Ini Alasan Sebanyak 1.726 Calon Penumpang Dicegah Keberangkatannya ke Luar Negeri

- Pewarta

Senin, 15 Agustus 2022 - 08:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas Bandara Soetta Gagalkan Keberangkatan Ribuan PMI Ilegal. (Pexels.com/benjamin suter)

Petugas Bandara Soetta Gagalkan Keberangkatan Ribuan PMI Ilegal. (Pexels.com/benjamin suter)

ARAH NEWS – Sebanyak 1.726 calon penumpang dicegah keberangkatannya keluar negeri oleh petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta (Soetta).

Pasalnya, mereka diduga Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau tanpa melalui prosedur yang sah alias non prosedural.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, Muhammad Tito Andrianto mengatakan, data tersebut merupakan periode 1 Januari–13 Agustus 2022.

Pada umumnya mereka mengaku akan magang dan wisata ke luar negeri.

“Modus yang umumnya digunakan oleh para pekerja migran non prosedural diantaranya adalah berpura-pura sebagai peserta magang, ziarah, hingga wisata,” ungkapnya kepada RRI.co.id, Minggu 14 Agustus 2022.

Tito menjelaskan, dalam proses penundaan keberangkatan penumpang yang diduga PMI non prosedural tersebut, pihaknya selalu berkoordinasi dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

“Petugas Imigrasi di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Red) memiliki wewenang untuk memeriksa dokumen perjalanan Republik Indonesia, melakukan wawancara, pemindaian paspor dan memeriksa apakah penumpang yang akan keluar wilayah Indonesia masuk ke dalam daftar cegah,” terang Tito.

“Jika tidak ditemukan permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian maka petugas dapat memberikan tanda atau cap keluar, hal ini telah sesuai dengan Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi,” tambahnya.

Lebih lanjut Tito menjelaskan, saat ini modus pekerja migran non prosedural semakin rapi dan sulit diidentifikasi sehingga dalam pengawasan dan pencegahankeberangkatan PMI diperlukan sinergi yang intens dan berkelanjutan antara imigrasi dengan BP2MI.

“Hal ini menjadi vital mengingat keterbatasan imigrasi dalam mengidentifikasi pekerja migran non-prosedural, padahal di lain sisi Undang-Undang Keimigrasian telah menjamim hak setiap warga negara Indonesia untuk keluar dan masuk wilayah RI apabila seseorang telah memenuhi persyaratan,” jelasnya.

Diketahui, fenomena PMI non prosedural merupakan sebuah isu yang memerlukan penanganan lintas sektoral. ***

Berita Terkait

BNSP Sertifikasi 149 CPMI Welder Tujuan Korea Selatan di Batam, Meningkatkan Potensi Pekerja Migran
Prabowo Subianto Tulis Artikel di Media Asing Newsweek, Sebut Kualitas Hidup Rakyat adalah Prioritas
Prabowo Subianto Bertemu Blinken di Yordania, Bahas Gencatan Senjata Permanen di Gaza
Kasus Buronan Harun Masiku, Kuasa Hukum Tanggapi Penyitaan Ponsel dan Buku Harian Hasto Kristiyanto
Masa Bebas Bersyarat Habib Rizieq Shihab Berakhir Senin, 10 Juni 2024, Hari Ini Berstatus Bebas Murni
Harun Masiku Masih Jadi Buronan, KPK Segera Periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto
Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan RI – Inggris, Prabowo Terima Panglima Angkatan Bersenjata Inggris
Sosialisasi Indonesia Kompeten 2024: Meningkatkan SDM
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 15 Juni 2024 - 00:29 WIB

BNSP Sertifikasi 149 CPMI Welder Tujuan Korea Selatan di Batam, Meningkatkan Potensi Pekerja Migran

Kamis, 13 Juni 2024 - 10:10 WIB

Prabowo Subianto Tulis Artikel di Media Asing Newsweek, Sebut Kualitas Hidup Rakyat adalah Prioritas

Rabu, 12 Juni 2024 - 15:34 WIB

Prabowo Subianto Bertemu Blinken di Yordania, Bahas Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Rabu, 12 Juni 2024 - 07:45 WIB

Kasus Buronan Harun Masiku, Kuasa Hukum Tanggapi Penyitaan Ponsel dan Buku Harian Hasto Kristiyanto

Senin, 10 Juni 2024 - 09:17 WIB

Masa Bebas Bersyarat Habib Rizieq Shihab Berakhir Senin, 10 Juni 2024, Hari Ini Berstatus Bebas Murni

Kamis, 6 Juni 2024 - 13:33 WIB

Harun Masiku Masih Jadi Buronan, KPK Segera Periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto

Jumat, 31 Mei 2024 - 13:30 WIB

Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan RI – Inggris, Prabowo Terima Panglima Angkatan Bersenjata Inggris

Jumat, 17 Mei 2024 - 18:49 WIB

Sosialisasi Indonesia Kompeten 2024: Meningkatkan SDM

Berita Terbaru