Inflasi yang Tak Diintervensi Akan Tingkatkan Kemiskinan dan Timbulkan Inflasi Lebih Besar Lagi

ARAH NEWS – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait segera memberi solusi.

Hal tersebut dimaksudkan agar angka inflasi tertinggi di Indonesia itu dapat ditekan.

“Kondisi inflasi di daerah tersebut tidak segera diintervensi, maka angka kemiskinan berpotensi kembali naik,” kata Bamsoet.

“Kemiskinan yang meningkat berpotensi justru meningkatkan inflasi menjadi lebih besar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan 10 Provinsi dan 10 Kota dan Kabupaten yang inflasinya tertinggi.

Bamsoet menanggapi masalah inflasi tersebut dengan 4 poin yang mestinya segera dilakukan oleh pemerintah pusat daerah.

Di bawah ini adalah keterangan lengkapnya sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 13 September 2022, sebagai berikut:

1. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait segera memberi solusi agar angka inflasi tertinggi di Indonesia itu dapat ditekan.

Mengingat jika kondisi inflasi di daerah tersebut tidak segera diintervensi, maka angka kemiskinan berpotensi kembali naik dan berpotensi justru meningkatkan inflasi menjadi lebih besar.

2. Meminta pemerintah daerah memanfaatkan dana alokasi umum atau DAU dan dana bagi hasil atau DBH.

Diantaranya dengan memberikan subsidi dalam rangka penyesuaian harga bahan bakar minyak/BBM.

Termasuk dalam bentuk bantuan sosial/bansos, terutama pada rakyat yang dinilai paling terdampak.

3. Meminta pemerintah juga memberikan bantuan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Baik dalam memberikan kemudahan pembelian bahan baku yang naik karena ada penyesuaian harga BBM hingga bantuan dalam proses pemasaran produk-produk UMKM.

MPR meminta produk-produk UMKM dapat memiliki nilai jual yang baik di pasaran, sehingga daya beli masyarakat dapat kembali berputar dan menyokong perekonomian daerah.

Dikarenakan UMKM banyak berperan dalam perekonomian daerah hingga nasional.

4. Meminta pemerintah dapat memberikan bantuan kepada pelaku transportasi umum berupa subsidi dengan memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga bagi angkutan barang.***