ARAH NEWS – Anies Baswedan adalah satu dari beberapa tokoh nasional yang dianggap masyarakat luas pantas memimpin Indonesia.
Di samping beberapa tokoh pejabat yang sering disebut media, tokoh nasional lainnya antara lain, Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin, Rizal Ramli, Erros Djarot.
Juga para pemimpin Muhammadiyah, para pemimpin NU, Habib Rizieq, Amin Rais, dan masih banyak lainnya.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Diplomasi Ekonomi Indonesia – Australia, Evaluasi 5 Tahunan CEPA dan Isu Mineral Kritis
Indonesia Berpotensi Selamatkan Jutaan Nyawa, Biofarma dan Gates Foundation Kembangkan Vaksin TBC
CSA Index Naik ke 73,3, Mayoritas Analis Percaya Sektor Ekspor Jadi Penopang IHSG
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tetapi, calon pemimpin nasional tersebut sedang menghadapi demokrasi kriminal, mereka terancam tidak bisa dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia.
Hak konstitusi mereka, dan hak konstitusi rakyat yang ingin mencalonkan para tokoh nasional tersebut, dirampas oleh segelintir orang.
Melalui undang-undang pemilu yang mewajibkan presidential threshold 20 persen. Demokrasi kriminal ini dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi. Semua uji materi kandas.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Terima Laporan Mentan Amran Terkait Peningkatan Produksi dan Serapan Beras Nasional
Pada saatnya, para pendukung tokoh nasional tersebut yang dengan sengaja dijegal, dengan melanggar konstitusi, akan bisa marah, bisa sangat marah.
Karena mereka hanya minta kompetisi yang adil. Kalah atau menang urusan belakangan, urusan kompetisi yang fair.
Tidak ada satu alasan apapun yang boleh menjegal mereka, kecuali mereka tidak memenuhi syarat konstitusi.
Kemarahan masyarakat yang minta keadilan ini bisa berdampak sangat serius.
Baca Juga:
Direktur Utama BUMN yang Tak Berprestasi dan Malas-malasan, Presiden Prabowo Subianto: Ganti!
Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik, Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan oleh Press Release
Bisa memicu konflik. Semoga para petinggi partai politik, dan para hakim Mahkamah Konstitusi, menyadari bahaya ini.
Selamatkan Indonesia.
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies).***
Buat yang hobby berbagi tulisan artikel atau opini (pendapat, pandangan dan tanggapan) ayo menulis, artikel dapat dikirim lewat WhatsApp ke: 0855-7777888.
