DPR Ungkap Alasan Terkait Usulan Penghapusan Pemilihan Gubernur Secara Langsung

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 2 Februari 2023 - 14:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin. (Dok. Dpr.go.id)

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin. (Dok. Dpr.go.id)

ARAHNEWS.COM – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menjelaskan alasan usulan penghapusan pemilihan gubernur secara langsung karena pragmatisme politik, konsep otonomi daerah yang bertumpu pada kabupaten dan kota, serta kedudukan gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.

“Kenapa pemilihan langsung gubernur perlu ditinjau ulang? Pertama, pragmatisme politik dalam pemilihan langsung di Indonesia sudah pada tingkat membahayakan demokrasi, moral, mental, dan akhlak para elite dan masyarakat,” kata Yanuar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Yanuar mengatakan pihaknya tidak bisa menghentikan anomali tersebut secara mendadak tanpa pertimbangan yang matang.

Oleh karena itu, dia mengusulkan untuk memangkas pemilihan langsung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Menurut Yanuar, penghapusan pemilihan langsung itu merupakan solusi yang paling mungkin untuk diterapkan.

“Sehingga, peluang untuk mengurangi materialisme dan pragmatisme politik menjadi berkurang dalam pilkada, yakni dalam pilkada di tingkat provinsi,” tambahnya.

Alasan kedua, lanjut Yanuar, adalah konsep otonomi daerah yang bertumpu pada kabupaten dan kota, bukan pada tingkat provinsi.

Melalui konsep otonomi daerah tersebut, dia menilai kewenangan gubernur sebenarnya terbatas dan lebih banyak berurusan dengan aspek administratif.

“Ketiga, posisi dan kedudukan gubernur adalah wakil Pemerintah pusat di daerah. Gubernur bukan kepala daerah yang otonom dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya,” jelasnya.

Apabila tugas dan kewenangan gubernur terbatas, dia mempertanyakan mengapa perlu dipilih secara langsung.

Dia merasa kasihan dengan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang harus merogoh kocek untuk sebuah jabatan yang tidak otonom.

“Karena itu, pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebaiknya dikembalikan ke DPRD provinsi,” ujar Yanuar.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah
Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik
Masih Belum Jelas, Kepastian Waktu Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto
Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto
Usai Ketua Umum Megawati Soekarnoputri Dituntut Mundur, Puan Maharani Ungkap Kondisi PDIP Terkini
PDI Perjuangan Ungkap Alasan Hasto Kristiyanto Siapkan Pledoi atau Pembelaan Dìri dalam 7 Bahasa
Usai Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto KPK Sita Alat Bukti Surat Catatan dan Barang Bukti Elektronik

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 14:52 WIB

Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia

Rabu, 29 Januari 2025 - 07:52 WIB

Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah

Rabu, 15 Januari 2025 - 11:02 WIB

Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik

Selasa, 14 Januari 2025 - 06:40 WIB

Masih Belum Jelas, Kepastian Waktu Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto

Senin, 13 Januari 2025 - 07:38 WIB

Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto

Berita Terbaru