Demo Buruh dan Mahasiswa Tolak Harga BBM Naik Bisa Jadi Alarm Pergantian Kekuasaan

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 6 September 2022 - 18:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Partai Buruh menolak kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax, dan menggelar demo besar-besaran. (Dok. KSPI.or.id)

Partai Buruh menolak kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax, dan menggelar demo besar-besaran. (Dok. KSPI.or.id)

ARAH NEWS – Pemerintah melalui Wakil Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kuota pertalite dari 23 juta kl sudah dinaikkan menjadi 29 juta kl.

Wamenkeu menghimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah dan pertamina menjamin stok dan distribusi BBM bersubsidi akan terus terjaga ditengah volume konsumsi yang terus naik.

Tentunya ketersediaan stok BBM itu sudah menjadi tugas pemerintah untuk bisa menyediakan karena jika tidak maka akan banyak aktivitas di negara ini yang akan terganggu, terutama aktivitas ekonomi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tapi yang menjadi kekhawatiran masyarakat yang utama bukanlah dari ketersediaan BBM bersubsidi, tapi imbas dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang menghimpit kehidupan ekonomi rakyat.

Adapun BSU yang rencananya disalurkan 16jt jiwa pada kenyataannya data tahun berjalan yang tercatat hanya 14,64 juta jiwa.

Sementara orang-orang miskin baru yang akan muncul dari masyarakat kelas menengah yang menjadi masyarakat miskin baru tidak diantisipasi.

Sehingga BSU ini tidak menyelesaikan dampak akibat kenaikan BBM.

Kebijakan menaikan harga BBM tentunya menjadi kebijakan yang tidak akan pernah didukung oleh mayoritas masyarakat apalagi negara dalam kondisi sulit.

Hal ini tentu saja akan membuat pemerintahan saat ini dan parpol-parpol pendukung akan berpotensi ditinggal oleh masyarakat karena dianggap tidak pro rakyat.

Yang menjadi persoalan dalam setiap masalah yang berkaitan dengan anggaran, rakyat selalu dijadikan sasaran.

Solusi-solusi yang diambil selalu menambah beban penderitaan rakyat seperti kenaikan PPn, sementara rakyat dianggap beban negara.

Dalam hal ini negara sedang bertransaksi dengan rakyat. Energi rakyat dihisap. Ini adalah bentuk kekonyolan dalam bernegara.

Pemerintah tidak mencoba untuk mengefisienkan pengeluaran di berbagai sektor. Pangkas hal-hal yang tidak penting.

Tapi yang terjadi malah menambah posisi-posisi yang tidak penting yang justru menambah beban negara.

Semestinya pemerintah memperbesar kapasitasnya dalam mendatangkan pendapatan negara dengan menguasai dan mengefektifkan sektor-sektor strategis.

Tapi sayangnya banyak komoditas-komoditas yang potensial dan strategis banyak dikuasai para oligarki.

Seperti kelapa sawit dan produk-produk hasil olahannya, yang dikuasai oleh oligarki, juga nikel yang hanya mendapatkan sebagian kecil keuntungan.

Selebihnya dinikmati asing, batubara yang dikuasai oligarki dan lain-lain.

Hingga saat ini pemerintah belum piawai dalam membuat solusi yang pro rakyat serta dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Buruh dan Mahasiswa melakukan unjuk rasa yang masif adalah hal yang wajar karena kehidupan masyarakat sedang terhimpit.

Orang tua para mahasiswa sendiri tentunya adalah buruh sehingga mereka juga merasakan dampaknya.

Jadi gerakan mereka benar-benar mewakili keresahan masyarakat. Jika pemerintah bersikukuh, maka hal ini bisa jadi alarm pergantian kekuasaan.

Berbagai pihak menganggap pemerintah sama sekali tidak pro rakyat, solusi yang semestinya pemerintah ambil tapi tidak menjadi pilihan.

Seperti realokasi anggaran infrastruktur IKN, PMN kereta api cepat dan lain-lain yang hanya menguntungkan para oligarki.

Apalagi statement bahwa kenaikan harga itu dianggap sebagai insentif buat produsen, ini menjadi blunder.

Penolakan kenaikan BBM yang semakin meluas menjadi Alarm Pergantian Kekuasaan yang harus diwaspadai Presiden Jokowi. Waspada pak!

Opini: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah
Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik
Masih Belum Jelas, Kepastian Waktu Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto
Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto
Usai Ketua Umum Megawati Soekarnoputri Dituntut Mundur, Puan Maharani Ungkap Kondisi PDIP Terkini
PDI Perjuangan Ungkap Alasan Hasto Kristiyanto Siapkan Pledoi atau Pembelaan Dìri dalam 7 Bahasa
Usai Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto KPK Sita Alat Bukti Surat Catatan dan Barang Bukti Elektronik

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 14:52 WIB

Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia

Rabu, 29 Januari 2025 - 07:52 WIB

Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah

Rabu, 15 Januari 2025 - 11:02 WIB

Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik

Selasa, 14 Januari 2025 - 06:40 WIB

Masih Belum Jelas, Kepastian Waktu Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto

Senin, 13 Januari 2025 - 07:38 WIB

Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto

Berita Terbaru