Demo Buruh dan Mahasiswa Tolak Harga BBM Naik Bisa Jadi Alarm Pergantian Kekuasaan

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 6 September 2022 - 18:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Partai Buruh menolak kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax, dan menggelar demo besar-besaran. (Dok. KSPI.or.id)

Partai Buruh menolak kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax, dan menggelar demo besar-besaran. (Dok. KSPI.or.id)

ARAH NEWS – Pemerintah melalui Wakil Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kuota pertalite dari 23 juta kl sudah dinaikkan menjadi 29 juta kl.

Wamenkeu menghimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah dan pertamina menjamin stok dan distribusi BBM bersubsidi akan terus terjaga ditengah volume konsumsi yang terus naik.

Tentunya ketersediaan stok BBM itu sudah menjadi tugas pemerintah untuk bisa menyediakan karena jika tidak maka akan banyak aktivitas di negara ini yang akan terganggu, terutama aktivitas ekonomi.

Tapi yang menjadi kekhawatiran masyarakat yang utama bukanlah dari ketersediaan BBM bersubsidi, tapi imbas dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang menghimpit kehidupan ekonomi rakyat.

Adapun BSU yang rencananya disalurkan 16jt jiwa pada kenyataannya data tahun berjalan yang tercatat hanya 14,64 juta jiwa.

Sementara orang-orang miskin baru yang akan muncul dari masyarakat kelas menengah yang menjadi masyarakat miskin baru tidak diantisipasi.

Sehingga BSU ini tidak menyelesaikan dampak akibat kenaikan BBM.

Kebijakan menaikan harga BBM tentunya menjadi kebijakan yang tidak akan pernah didukung oleh mayoritas masyarakat apalagi negara dalam kondisi sulit.

Hal ini tentu saja akan membuat pemerintahan saat ini dan parpol-parpol pendukung akan berpotensi ditinggal oleh masyarakat karena dianggap tidak pro rakyat.

Yang menjadi persoalan dalam setiap masalah yang berkaitan dengan anggaran, rakyat selalu dijadikan sasaran.

Solusi-solusi yang diambil selalu menambah beban penderitaan rakyat seperti kenaikan PPn, sementara rakyat dianggap beban negara.

Dalam hal ini negara sedang bertransaksi dengan rakyat. Energi rakyat dihisap. Ini adalah bentuk kekonyolan dalam bernegara.

Pemerintah tidak mencoba untuk mengefisienkan pengeluaran di berbagai sektor. Pangkas hal-hal yang tidak penting.

Tapi yang terjadi malah menambah posisi-posisi yang tidak penting yang justru menambah beban negara.

Semestinya pemerintah memperbesar kapasitasnya dalam mendatangkan pendapatan negara dengan menguasai dan mengefektifkan sektor-sektor strategis.

Tapi sayangnya banyak komoditas-komoditas yang potensial dan strategis banyak dikuasai para oligarki.

Seperti kelapa sawit dan produk-produk hasil olahannya, yang dikuasai oleh oligarki, juga nikel yang hanya mendapatkan sebagian kecil keuntungan.

Selebihnya dinikmati asing, batubara yang dikuasai oligarki dan lain-lain.

Hingga saat ini pemerintah belum piawai dalam membuat solusi yang pro rakyat serta dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Buruh dan Mahasiswa melakukan unjuk rasa yang masif adalah hal yang wajar karena kehidupan masyarakat sedang terhimpit.

Orang tua para mahasiswa sendiri tentunya adalah buruh sehingga mereka juga merasakan dampaknya.

Jadi gerakan mereka benar-benar mewakili keresahan masyarakat. Jika pemerintah bersikukuh, maka hal ini bisa jadi alarm pergantian kekuasaan.

Berbagai pihak menganggap pemerintah sama sekali tidak pro rakyat, solusi yang semestinya pemerintah ambil tapi tidak menjadi pilihan.

Seperti realokasi anggaran infrastruktur IKN, PMN kereta api cepat dan lain-lain yang hanya menguntungkan para oligarki.

Apalagi statement bahwa kenaikan harga itu dianggap sebagai insentif buat produsen, ini menjadi blunder.

Penolakan kenaikan BBM yang semakin meluas menjadi Alarm Pergantian Kekuasaan yang harus diwaspadai Presiden Jokowi. Waspada pak!

Opini: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Sempat Berbeda Pilihan Tapi Tetap Bersahabat, Presiden Terpilih Prabowo Subianto Sambut Baik Elit PKS
Roy Suryo Soroti Gibran Rakabuming Raka di Perayaan HUT ke-79 TNI, Tak Hadir di Pelantikan Anggota DPR-RI
Rencana Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto Ditanggapi Presiden Jokowi
Soal Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara di Kabinet Prabowo Subianto, Begini Tanggapan Gerindra
KPK Geledah Rumah Dinas Kakak dari Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, PKB Beri Tanggapan
Menseskab Pramono Anung Tanggapi Pernyataan Presiden Jokowi Usai Disebut Belum Sampaikan Ingin Mundur
Partai Golkar Gabung dengan PDIP di Pilkada Banten, Bahlil Lahadalia Sebut Sudah Komunikasi dengan KIM
Sebut Cacat Secara Prosedur dan Substansi, PDI Perjuangan Tolak Pembahasan RUU Pilkada Diundangkan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 12 Oktober 2024 - 15:05 WIB

Sempat Berbeda Pilihan Tapi Tetap Bersahabat, Presiden Terpilih Prabowo Subianto Sambut Baik Elit PKS

Senin, 7 Oktober 2024 - 08:23 WIB

Roy Suryo Soroti Gibran Rakabuming Raka di Perayaan HUT ke-79 TNI, Tak Hadir di Pelantikan Anggota DPR-RI

Rabu, 2 Oktober 2024 - 13:55 WIB

Rencana Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto Ditanggapi Presiden Jokowi

Sabtu, 28 September 2024 - 09:27 WIB

Soal Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara di Kabinet Prabowo Subianto, Begini Tanggapan Gerindra

Sabtu, 14 September 2024 - 10:41 WIB

KPK Geledah Rumah Dinas Kakak dari Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, PKB Beri Tanggapan

Sabtu, 31 Agustus 2024 - 10:03 WIB

Menseskab Pramono Anung Tanggapi Pernyataan Presiden Jokowi Usai Disebut Belum Sampaikan Ingin Mundur

Rabu, 28 Agustus 2024 - 08:03 WIB

Partai Golkar Gabung dengan PDIP di Pilkada Banten, Bahlil Lahadalia Sebut Sudah Komunikasi dengan KIM

Kamis, 22 Agustus 2024 - 14:55 WIB

Sebut Cacat Secara Prosedur dan Substansi, PDI Perjuangan Tolak Pembahasan RUU Pilkada Diundangkan

Berita Terbaru