Demo Buruh dan Mahasiswa Tolak Harga BBM Naik Bisa Jadi Alarm Pergantian Kekuasaan

- Pewarta

Selasa, 6 September 2022 - 18:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Partai Buruh menolak kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax, dan menggelar demo besar-besaran. (Dok. KSPI.or.id)

Partai Buruh menolak kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax, dan menggelar demo besar-besaran. (Dok. KSPI.or.id)

ARAH NEWS – Pemerintah melalui Wakil Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kuota pertalite dari 23 juta kl sudah dinaikkan menjadi 29 juta kl.

Wamenkeu menghimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah dan pertamina menjamin stok dan distribusi BBM bersubsidi akan terus terjaga ditengah volume konsumsi yang terus naik.

Tentunya ketersediaan stok BBM itu sudah menjadi tugas pemerintah untuk bisa menyediakan karena jika tidak maka akan banyak aktivitas di negara ini yang akan terganggu, terutama aktivitas ekonomi.

Tapi yang menjadi kekhawatiran masyarakat yang utama bukanlah dari ketersediaan BBM bersubsidi, tapi imbas dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang menghimpit kehidupan ekonomi rakyat.

Adapun BSU yang rencananya disalurkan 16jt jiwa pada kenyataannya data tahun berjalan yang tercatat hanya 14,64 juta jiwa.

Sementara orang-orang miskin baru yang akan muncul dari masyarakat kelas menengah yang menjadi masyarakat miskin baru tidak diantisipasi.

Sehingga BSU ini tidak menyelesaikan dampak akibat kenaikan BBM.

Kebijakan menaikan harga BBM tentunya menjadi kebijakan yang tidak akan pernah didukung oleh mayoritas masyarakat apalagi negara dalam kondisi sulit.

Hal ini tentu saja akan membuat pemerintahan saat ini dan parpol-parpol pendukung akan berpotensi ditinggal oleh masyarakat karena dianggap tidak pro rakyat.

Yang menjadi persoalan dalam setiap masalah yang berkaitan dengan anggaran, rakyat selalu dijadikan sasaran.

Solusi-solusi yang diambil selalu menambah beban penderitaan rakyat seperti kenaikan PPn, sementara rakyat dianggap beban negara.

Dalam hal ini negara sedang bertransaksi dengan rakyat. Energi rakyat dihisap. Ini adalah bentuk kekonyolan dalam bernegara.

Pemerintah tidak mencoba untuk mengefisienkan pengeluaran di berbagai sektor. Pangkas hal-hal yang tidak penting.

Tapi yang terjadi malah menambah posisi-posisi yang tidak penting yang justru menambah beban negara.

Semestinya pemerintah memperbesar kapasitasnya dalam mendatangkan pendapatan negara dengan menguasai dan mengefektifkan sektor-sektor strategis.

Tapi sayangnya banyak komoditas-komoditas yang potensial dan strategis banyak dikuasai para oligarki.

Seperti kelapa sawit dan produk-produk hasil olahannya, yang dikuasai oleh oligarki, juga nikel yang hanya mendapatkan sebagian kecil keuntungan.

Selebihnya dinikmati asing, batubara yang dikuasai oligarki dan lain-lain.

Hingga saat ini pemerintah belum piawai dalam membuat solusi yang pro rakyat serta dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Buruh dan Mahasiswa melakukan unjuk rasa yang masif adalah hal yang wajar karena kehidupan masyarakat sedang terhimpit.

Orang tua para mahasiswa sendiri tentunya adalah buruh sehingga mereka juga merasakan dampaknya.

Jadi gerakan mereka benar-benar mewakili keresahan masyarakat. Jika pemerintah bersikukuh, maka hal ini bisa jadi alarm pergantian kekuasaan.

Berbagai pihak menganggap pemerintah sama sekali tidak pro rakyat, solusi yang semestinya pemerintah ambil tapi tidak menjadi pilihan.

Seperti realokasi anggaran infrastruktur IKN, PMN kereta api cepat dan lain-lain yang hanya menguntungkan para oligarki.

Apalagi statement bahwa kenaikan harga itu dianggap sebagai insentif buat produsen, ini menjadi blunder.

Penolakan kenaikan BBM yang semakin meluas menjadi Alarm Pergantian Kekuasaan yang harus diwaspadai Presiden Jokowi. Waspada pak!

Opini: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

PKS Nyatakan Belum Ada Keputusan Terkait Dukungan untuk Bobby Nasution Maju di Pilgub Sumut
Setelah Raffi Ahmad, Kaesang Pangarep Menjadi Calon Gubernur Kedua Terpopuler di Pilkada Jawa Tengah
Survei Indikator Politik Indonesia, Irjen Pol. Ahmad Luthfi Menjadi Top of Mind Calon Gubernur Jawa Tengah
Sejumlah Pihak yang Minta Menkominfo Budi Arie Setiadi Mundur, Begini Respons Presiden Jokowi
Partai Demokrat Jakarta Ungkap Alasan Usulkan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono Jadi Cagub Jakarta 2024
Siapa Pendamping Calon Gubernur Jakarta Mohamad Sohibul Iman? PKS Menjawab Begini
Mohamad Sohibul Iman Diusung PKS Jadi Calon Gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta tahun 2024
Beredar Lagi Nama-nama yang Diprediksi akan Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 9 Juli 2024 - 14:42 WIB

PKS Nyatakan Belum Ada Keputusan Terkait Dukungan untuk Bobby Nasution Maju di Pilgub Sumut

Senin, 8 Juli 2024 - 21:13 WIB

Setelah Raffi Ahmad, Kaesang Pangarep Menjadi Calon Gubernur Kedua Terpopuler di Pilkada Jawa Tengah

Rabu, 3 Juli 2024 - 14:15 WIB

Sejumlah Pihak yang Minta Menkominfo Budi Arie Setiadi Mundur, Begini Respons Presiden Jokowi

Sabtu, 29 Juni 2024 - 09:41 WIB

Partai Demokrat Jakarta Ungkap Alasan Usulkan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono Jadi Cagub Jakarta 2024

Senin, 24 Juni 2024 - 10:39 WIB

Siapa Pendamping Calon Gubernur Jakarta Mohamad Sohibul Iman? PKS Menjawab Begini

Senin, 24 Juni 2024 - 07:10 WIB

Mohamad Sohibul Iman Diusung PKS Jadi Calon Gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta tahun 2024

Selasa, 18 Juni 2024 - 09:15 WIB

Beredar Lagi Nama-nama yang Diprediksi akan Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming

Jumat, 17 Mei 2024 - 16:58 WIB

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi

Berita Terbaru