Anggota DPR dari Gerindra Pilih Patuh Konstitusi Terkait Soal Penundaan Pemilu

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 2 Maret 2022 - 16:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPR RI yang juga Kapoksi II Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Prasetyo Hadi. (Dok. Partai Gerindra)

Anggota Komisi II DPR RI yang juga Kapoksi II Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Prasetyo Hadi. (Dok. Partai Gerindra)

ARAH NEWS – Wacana penundaan jadwal Pemilu 2024 diutarakan sejumlah tokoh politik. Hal ini juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan politikus serta partai politik.

Menanggapi wacana ini, Anggota Komisi II DPR RI yang juga Kapoksi II Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Prasetyo Hadi menegaskan, dirinya memilih untuk mematuhi konstitusi dan aturan yang ada.

Partai Gerindra, katanya, juga masih mengamati wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut.

“Masih sebatas wacana saja, bukan melalui proses politik di DPR atau MPR.” katanya, Selasa 1 Maret 2022.

Partai Gerindra akan mengambil sikap apabila memang sudah ada proses politik yang dilakukan terkait wacana tersebut.

Tentunya Partai Gerindra akan mendengar pertimbangan & menunggu keputusan bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Kami.

Diakuinya, persoalan ini belum ada pembahasan di tingkat Komisi II maupun DPR RI. Sebab, wacana itu hanya ramai di media massa.

“Dalam negara demokrasi, setiap orang boleh berwacana. Tetapi Indonesia merupakan negara hukum, kita wajib menjunjung hukum dan konstitusi.”

“UUD 1945 tegas mengatakan bahwa pemilu diselenggarakan sekali dalam lima tahun. Undang-undang juga demikian. Kalau masih wacana tak perlu kita larut pada hal yang belum dibahas,” tegasnya.

Ketua OKK DPP Partai Gerindra itu juga mengatakan, apabila hanya asal tunda pemilu dan asal perpanjang masa jabatan para pejabat negara tanpa dasar konstitusional dan pijakan hukum yang kuat, maka ada kemungkinan dan berpotensi timbul krisis legitimasi dan krisis kepercayaan.

“Keadaan seperti ini harus dicermati, karena ini dapat menimbulkan konflik politik berpotensi timbul krisis legitimasi yang bisa meluas ke mana-mana,” kata Pras.

Prasetyo mengaku juga telah mendapat laporan dan masukan-masukan dari tim nya dan Anggota DPRD yang berada di Dapil nya yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo.

Bahwa pada saat Raker Komisi II dalam pengambilan keputusan penetapan waktu Pemilu, masyarakat di dapil nya sudah antusias menyongsong pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 Pileg dan Pilpres, serta Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024.

“Saya juga telah dilaporkan tim dapil bahwa setelah pengambilan keputusan penetapan waktu pelaksanaan pemilu 2024, masyarakat siap menyongsong pesta demokrasi dengan gembira agenda besar bangsa 5 tahunan ini.”

“Jadi jangan buat masyarakat kecewa atas usulan penundaan pemilu ini.” kata Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah VI itu.

Ia juga mengajak seluruh pemimpin negeri untuk fokus menyelesaikan problem yang terjadi pada sebagian besar rakyat yang lebih mendesak untuk segera ditangani, bukan gaduh untuk hal yang tidak berkaitan dengan kepentingan rakyat.

“Di dapil saya sudah banyak aspirasi masyarakat seperti aturan JHT, kelangkaan minyak goreng, tempe tahu mahal, harga bahan pokok melambung dan segudang permasalahan yang masih dihadapi sebagian besar rakyat kita, ini jauh lebih penting segera ditangani daripada wacana menunda pemilu.”

“Apalagi pemerintah dan DPR sudah sepakat tanggal pelaksanaan pemilu. Marilah seluruh pemimpin negeri, kita fokus menyelesaikan problem masyarakat, bukan gaduh untuk hal yang tidak berkaitan dengan kepentingan rakyat.” tutup Pras

Sebagaimana diketahui, isu penundaan Pemilu diusulkan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dan diamini oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Mereka menyuarakan penundaan Pemilu dengan beragam alasan, mulai dari situasi perekonomian negara sedang sulit dan beberapa implikasi lainya. Pandemi yang sedang merebak dan belum dapat diprediksi kapan akan berakhir.***

Berita Terkait

Sempat Berbeda Pilihan Tapi Tetap Bersahabat, Presiden Terpilih Prabowo Subianto Sambut Baik Elit PKS
Roy Suryo Soroti Gibran Rakabuming Raka di Perayaan HUT ke-79 TNI, Tak Hadir di Pelantikan Anggota DPR-RI
Rencana Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto Ditanggapi Presiden Jokowi
Soal Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara di Kabinet Prabowo Subianto, Begini Tanggapan Gerindra
KPK Geledah Rumah Dinas Kakak dari Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, PKB Beri Tanggapan
Menseskab Pramono Anung Tanggapi Pernyataan Presiden Jokowi Usai Disebut Belum Sampaikan Ingin Mundur
Partai Golkar Gabung dengan PDIP di Pilkada Banten, Bahlil Lahadalia Sebut Sudah Komunikasi dengan KIM
Sebut Cacat Secara Prosedur dan Substansi, PDI Perjuangan Tolak Pembahasan RUU Pilkada Diundangkan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 12 Oktober 2024 - 15:05 WIB

Sempat Berbeda Pilihan Tapi Tetap Bersahabat, Presiden Terpilih Prabowo Subianto Sambut Baik Elit PKS

Senin, 7 Oktober 2024 - 08:23 WIB

Roy Suryo Soroti Gibran Rakabuming Raka di Perayaan HUT ke-79 TNI, Tak Hadir di Pelantikan Anggota DPR-RI

Rabu, 2 Oktober 2024 - 13:55 WIB

Rencana Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto Ditanggapi Presiden Jokowi

Sabtu, 28 September 2024 - 09:27 WIB

Soal Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara di Kabinet Prabowo Subianto, Begini Tanggapan Gerindra

Sabtu, 14 September 2024 - 10:41 WIB

KPK Geledah Rumah Dinas Kakak dari Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, PKB Beri Tanggapan

Sabtu, 31 Agustus 2024 - 10:03 WIB

Menseskab Pramono Anung Tanggapi Pernyataan Presiden Jokowi Usai Disebut Belum Sampaikan Ingin Mundur

Rabu, 28 Agustus 2024 - 08:03 WIB

Partai Golkar Gabung dengan PDIP di Pilkada Banten, Bahlil Lahadalia Sebut Sudah Komunikasi dengan KIM

Kamis, 22 Agustus 2024 - 14:55 WIB

Sebut Cacat Secara Prosedur dan Substansi, PDI Perjuangan Tolak Pembahasan RUU Pilkada Diundangkan

Berita Terbaru