ARAHNEWS.COM – Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah akhirnya diberikan sanksi oleh partai dimana dia bernaung PDIP.
Kemarin Senin 24 Oktober 2022 Ganjar diminta datang ke DPP PDIP di Menteng Jakarta.
Akibat ulahnya yang menyatakan siap untuk maju sebagai calon presiden 2024 membuat pengurus pusat PDIP meradang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena kewenangan menentukan capres dari PDIP ini hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dalam pertemuan kemarin Ganjar menemui Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Wataubun. Ganjar pun mendapat sanksi teguran lisan dari DPP PDIP.
Sebagai gubernur yang miskin prestasi karena Jawa Tengah menurut data BPS adalah Provisi termiskin di Jawa tentu membuat Megawati dan PDIP berfikir ulang untuk memberikan tiket partainya kepada Ganjar Pranowo.
Apalagi para pendukung Ganjar di luar PDIP terlihat menekan PDIP dan Megawati untuk mengusung Ganjar.
Megawati dan PDIP tentunya akan mengevaluasi kembali bagaimana dukungan terdapat Jokowi sebagai presiden RI baik pada periode pertama kedua.
Bagaimana tekanan terhadap PDIP dari eksternal dapat dirasakan sangat kuat saat itu.
Ganjar sendiri tidaklah memiliki modal yang cukup untuk maju sebagai capres kecuali hanya hasil hasil survey yang hasilnya pun dapat diperdebatkan.
Begitupun para buzzer buzzer yang terlihat kencang mendukung Ganjar juga ini pun masih diperdebatkan apakah ini faktor penguat atau faktor yang justru melemahkan karena para buzzer ini dikenal meresahkan masyarakat pandangan pandanganya.
Baca Juga:
Fortune perluas kepemimpinan di Asia dengan Direktur Editorial dan Kepala Brand Studio baru
Sehingga dengan kata lain PDIP memang masih belum melihat bahwa Ganjar adalah capres yang akan mendapatkan tiket dari PDIP.
Karena selain tidak ada hal yang kuat dari diri Ganjar. Ganjar pun sudah terlalu pede untuk mendapatkan tiket dari PDIP.
Dan jika akhirnya PDIP tidak memberikan tiket nya kepada Ganjar sebagai capres. Maka selesai lah karier politik Ganjar Pranowo. Sekian
Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***
