Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 13 Januari 2025 - 07:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden RI Prabowo Subianto. (Facebook.com @Prabowo Subianto)

Presiden RI Prabowo Subianto. (Facebook.com @Prabowo Subianto)

ARAHNEWS.COM – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberi penegasan soal sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, PDIP tidak mengenal istilah oposisi di dalam sistem presidensial, namun demikian, PDIP meyakini urgensi fungsi periksa dan timbang.

“PDIP, baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, itu selalu memberikan suatu kritik-kritik yang membangun.”

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” kata Hasto Kristiyanto pula.

Kritik membangun, sambung dia, juga dilakukan di internal PDIP.

Melalui momentum HUT Ke-52, PDIP melakukan autokritik sekaligus terbuka akan kritik dari masyarakat.

“Maka, fungsi-fungsi kritik-autokritik itu melekat di dalam fungsi-fungsi PDIP”.

“Terhadap pemerintah, terhadap DPR, terhadap lembaga-lembaga negara, dan juga terhadap PDIP sendiri,” tuturnya.

Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa program pengentasan kemiskinan oleh Prabowo senapas dengan kebijakan partai berlambang banteng moncong putih itu.

Pernyataan itu disampaikan Hasto merespons program tiga ribu rumah untuk rakyat miskin yang dicanangkan Prabowo.

Kebijakan tersebut juga sempat disinggung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya saat HUT Ke-52 PDIP di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

“Jadi, memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan itu senapas juga dengan kebijakan PDIP.”

“Maka, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen.”

“Bagi seluruh kepala daerah juga anggota legislatif dari PDIP,” kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Menurut Hasto, PDIP dalam momentum HUT Ke-52 meningkatkan kader untuk mengingat jati diri yang berasal dari rakyat kecil.

Oleh sebab itu, dia menyebut PDIP akan mendukung program Presiden yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Karena program 100 hari (Presiden Prabowo) itu masih in progres, tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDIP akan memberikan dukungan sepenuhnya,” ujar dia.

Selain itu, tambah Hasto, program-program kerakyatan yang dilakukan Presiden senapas dengan partainya juga.

Karena hal itu telah melalui persetujuan fraksi-fraksi partai politik di DPR RI, termasuk PDIP.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Ekonominews.com dan Ekbisindonesia.com 

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Hello.id dan Saatini.com

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Haibanten.com dan Haisumatera.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).

Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).

Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.

Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

 

Berita Terkait

Agusrin Najamudin Mantan Gubernur Bengkulu DPO, Karena Kotak Pandora. Benarkah?
Strategi Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Korporasi Kasus Tol MBZ
Vonis Tom Lembong Dinilai Tak Adil, Reformasi Hukum Jadi Tuntutan Publik
Kasus Ijazah Jokowi, TPUA Minta Polisi Tingkatkan ke Penyidikan
Puan Maharani Tagih Jawaban Aparat Soal Intimidasi ke Mahasiswa UII
Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik, Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan oleh Press Release
Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah

Berita Terkait

Selasa, 9 Desember 2025 - 22:29 WIB

Agusrin Najamudin Mantan Gubernur Bengkulu DPO, Karena Kotak Pandora. Benarkah?

Rabu, 13 Agustus 2025 - 13:38 WIB

Strategi Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Korporasi Kasus Tol MBZ

Senin, 21 Juli 2025 - 14:12 WIB

Vonis Tom Lembong Dinilai Tak Adil, Reformasi Hukum Jadi Tuntutan Publik

Rabu, 16 Juli 2025 - 11:42 WIB

Kasus Ijazah Jokowi, TPUA Minta Polisi Tingkatkan ke Penyidikan

Senin, 26 Mei 2025 - 08:47 WIB

Puan Maharani Tagih Jawaban Aparat Soal Intimidasi ke Mahasiswa UII

Berita Terbaru