ARAHNEWS.COM – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memberikan keterangan terkait dirinya akan mundur dari kursi jabatannya pada Kabinet Indonesia Maju
Informasi tersebut sebagaimana yang telah beredar luas di publik, khususnya dalam media sosial.
Johnny G Plate menjelaskan, keputusan perombakan atau reshuffle kabinet merupakan kewenangan penuh dari Presiden RI Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perlu ditegaskan kembali bahwa membentuk dan merubah atau mengganti anggota kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif Presiden sesuai konstitusi Indonesia,” ujarnya.
Ia berharap partai-partai politik di Indonesia mampu menjaga hak prerogatif tunggal presiden tersebut.
“Kami percaya dan yakin bahwa setiap partai politik di Indonesia memahami, memaklumi dan menjaga hak konstitusional Prerogative Rights President tersebut,” katanya menegaskan.
Terkait kabar dia akan mundur dari kursi jabatannya pada Kabinet Indonesia Maju, Johnny G Plate memberikan klarifikasinya.
“Mengingat informasi terkait dengan tugas kami sebagai Menkominfo RI yang telah beredar secara luas di masyarakat, khususnya dalam media sosial.”
“Maka dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Bapak Presiden sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju,” kata Johnny dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Ia pun mengimbau kepada semua pihak agar berhati-hati dalam menyebarkan informasi tanpa terlebih dahulu dilakukan pengecekan kebenaran.
“Marilah kita bersama menjaga agar informasi yang di distribusi dan ditransmisikan kepada masyarakat terlebih dahulu harus dikonfirmasi agar akurasinya dapat dipertanggungjawabkan dan demi mencerdaskan masyarakat,” tutur Johnny.
Sebelumnya, Rabu (4/1/2023), Menkominfo Johnny G Plate menyerahkan sepenuhnya keputusan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Presiden Joko Widodo karena itu merupakan kewenangan presiden.
“Secara pribadi, apalagi kami di sini kan sebagai pembantu presiden, melaksanakan kebijakan dan arahan presiden. Itu sepenuhnya ada di presiden,” kata Johnny di Kementerian Kominfo, Jakarta.
Oleh karena itu, lanjutnya, pendapatnya pribadi yang dilontarkan ke publik pun tidak akan berpengaruh pada keputusan Jokowi terkait perombakan.
“Apa pengaruhnya pendapat yang disampaikan di ruang publik ini untuk keputusan presiden? Tidak (ada). Itu sepenuhnya kepada presiden,” tambahnya.****
