ARAH NEWS – Kornas-Jokowi menilai pencabutan subsidi BBM akibat pemerintah gagal dalam memprediksi harga minyak dunia yang mengalami kenaikan, terlebih akibat adanya perang Ukraina-Rusia.
“Selain pemerintah gagal dalam memprediksi harga minyak dunia, pula pemerintah tidak memikirkan dampak kenaikkan harga-harga komoditi dan tarif transportasi umum,” ujar Ketua Umum Kornas-Jokowi, Abdul Havid Permana melalui rilisnya, Senin, 5 September 2022.
Lanjut Havid, tentunya salah satu transfortasi yang tarifnya akan mengalami kenaikan yakni ojek online dan angkutan umum (angkot).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akibatnya driver ojol (ojek online) yang terbebani oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat itu.
Demikian sambung Havid, selain driver yang terkena dampaknya, juga berdampak kepada pengguna jasa aplikasi dan masyarakat pengguna jasa angkot.
“Umumnya pengguna ojol dan angkot kan rakyat kecil yang terkena imbasnya,” imbuhnya.
Havid juga menegaskan bahwa subsidi pemerintah kepada rakyat adalah kewajiban pemerintah untuk memikirkan hal tersebut.
Baca Juga:
Sundown Markette Jakarta Hadirkan Kuliner UMKM dan Hiburan Ramadan
Diskusi Online PROPAMI Kupas Tantangan dan Peluang Penasehat Investasi
Sebab kata loyalis Jokowi ini, pemasukan negara salahsatunya berasal dari pungutan pajak yang berasal dari rakyat.
“Subsidi negara ke rakyat sudah jadi kewajiban pemerintah untuk memikirkan itu. Karena semua pemasukan negara salah satunya dari pungutan pajak yang dipungut dari rakyat. Jadi sudah kewajiban negara memikirkan itu. Termasuk subsidi BBM,” tegasnya lagi.
Selain mengkritisi, Havid juga memberikan solusi terkait negara atau pemerintah sekarang yang belum tuntas dalam memberantas mafia yang sekarang masih menggerogoti negara.
Seperti halnya lanjut dia, adanya mafia tambang, mafia minyak, mafia tanah, mafia judi, mafia narkoba dan mafia-mafia lainnya.
Baca Juga:
“Menurut kami pemerintah gagal memberantas para mafia hingga ke akar-akarnya. Selain gagalnya berantas mafia, pun pemerintah belum optimal menyita aset-aset para koruptor yang hartanya masih puluhan bahkan ratusan triliunan rupiah.”
“Bagi kami ini jelas merupakan dari solusi untuk menutupi kekurangan anggaran negara. Apalagi kasus yang baru-baru ini mencuat adanya para mafia di tubuh polri, seperti kerajaan Ferdy Sambo,” tutup Havid.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.
