PPATK dan KPK Harus Turun Tangan Lakukan Investigasi Terkait Kasus Dugaan Pencucian Uang

ARAH NEWS – Beredar skema keterlibatan personil-personil Polri dalam bisnis Judi online yang melibatkan Ferdy Sambo sebagai tokoh penting di dalamnya.

Informasi ini tersebar di media sosial secara masiv.

Kepolisian pun bergerak melakukan banyak penggerebegan ke sejumlah perusahaan judi online.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal ini tentu saja menambah rentetan PR buat Polri untuk melakukan upaya pemberantasan Judi online dan semestinya ditindaklanjuti.

Dengan langkah penyelidikan terhadap kemungkinan keterlibatan para anggota kepolisian dalam melindungi para pelaku bisnis tersebut.

PPATK DAN KPK jangan diam dan harus ikut turun tangan melakukan investigasi dengan melakukan pengecekan terhadap harta kekayaan Ferdy Sambo.

Jika ditemukan hal yang tidak wajar maka harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan.

Hal ini guna memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian untuk memupuk kekayaan pribadi ataupun kroni-kroninya.

Ditambah lagi dengan adanya transaksi dari rekening Brigadir J pasca terbunuhnya Brigadir J yang menyebabkan kejanggalan semakin besar dalam kasus kematiannya.

Apalagi aliran transaksi dari rekening Brigadir J tersebut dialirkan ke rekening Brigadir RR yang menjadi tersangka.

Hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dalam kasus ini yang membuat isu pelecehan seksual semakin tidak masuk akal.

Dengan cara kematian Brigadir J yang sangat sadis perlu dicurigai pola penanganan kasus-kasus lain yang mempunyai kemiripan yang sama sehingga sudah semestinya POLRI mengevaluasi kasus-kasus yang pernah ditangani Sambo.

Hal ini penting karena berdasarkan yang terjadi pada kasus ini Sambo sangat mempunyai kemampuan untuk membangun skenario untuk menutupi sebuah kejahatan.

PPATK dan KPK harus inisiatif menelusuri aliran-aliran dana yang terjadi dimulai dengan Rekening para ajudan dan tentunya rekening Ferdy Sambo.

Opini: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***