3 Partai Terancam Gagal ke Senayan, Survei Indomenter Sebut Nasdem, PPP, dan PAN

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 6 Februari 2023 - 14:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Capres-Cawapres 2024. (Dok. Arahnews.com/M. Rifai Azhari)

Ilustrasi Capres-Cawapres 2024. (Dok. Arahnews.com/M. Rifai Azhari)

ARAHNEWS.COM – Hasil survei yang dilakukan Indometer pada 21-27 Januari 2023 mengungkapkan tiga partai yakni NasDem, PPP dan PAN terancam gagal ke Senayan karena elektabilitas parliamentary threshold masih di bawah empat persen.

“Nasdem, PPP, dan PAN terancam gagal melenggang ke Senayan, sedangkan PSI terus mengalami kenaikan elektabilitas,” kata Direktur Eksekutif lembaga survei Indometer Leonard SB melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu 5 Februari 2023.

Leonard menyebutkan elektabilitas NasDem sedikit mengalami kenaikan setelah sebelumnya terus menurun pascamendeklarasikan Anies Baswedan maju di Pemilihan Presiden 2024.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Temuan Indometer saat ini partai besutan Surya Paloh tersebut memiliki elektabilitas sebesar 3,0 persen atau masih di bawah batas aman parliamentary threshold sebesar empat persen.

Artinya, dengan elektabilitas tersebut NasDem masih terancam tidak bisa kembali ke Senayan.

Kemudian PPP dan PAN hingga hasil survei itu dipaparkan ke publik juga belum beranjak dan masih di bawah empat persen.

Keduanya masing-masing memperoleh elektabilitas 2,2 persen dan 2,0 persen.

Berbeda halnya dengan tiga partai tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus mengalami kenaikan elektabilitas dan kini mencapai 5,7 persen.

“PSI diprediksi berhasil mengirim wakil ke DPR pada Pemilu mendatang,” ujar dia.

Menurut Leonard, keputusan NasDem mengusung Anies sebagai calon presiden menggerus basis dukungan terutama di kalangan pemilih nasionalis.

Upaya NasDem untuk mendapatkan coattail effect dari tingginya elektabilitas Anies juga belum terbukti, mengingat belum solidnya Koalisi Perubahan khususnya dalam menentukan calon wakil presiden pendamping Anies.

Sementara itu, PPP dan PAN sebagai rekan Golkar dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak memiliki tokoh yang kuat untuk diusung sebagai capres.

“Bahkan nama-nama dari luar partai seperti Ganjar Pranowo, Erick Thohir hingga Sandiaga Uno yang terus didengungkan selain Airlangga Hartarto yang dijagokan Golkar,” ucap dia.

Secara umum, PDIP masih memperoleh elektabilitas tertinggi yakni 19,0 persen diikuti Gerindra 11,7 persen, Golkar 8,1 persen dan PKB 6,0 persen. Kemudian Demokrat berada di atas PSI dengan elektabilitas 6,0 persen, dan PKS 4,5 persen.

Selain NasDem, PPP dan PAN sejumlah partai lainnya masih harus berjuang untuk lolos di antaranya Gelora 1,4 persen, Perindo 1,1 persen dan Partai Ummat 1,0 persen.

Berikutnya ada PBB 0,7 persen, Hanura 0,6 persen, Garuda 0,2 persen dan PKN 0,1 persen.

Pendatang baru lainnya yaitu Partai Buruh masih nihil dukungan dan sisanya tidak tahu/tidak menjawab sebesar 26,0 persen.

Survei Indometer dilakukan terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi yang dipilih secara acak bertingkat survei.

Wawancara dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan margin of error survei sekitar 2,98 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Agusrin Najamudin Mantan Gubernur Bengkulu DPO, Karena Kotak Pandora. Benarkah?
Strategi Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Korporasi Kasus Tol MBZ
Vonis Tom Lembong Dinilai Tak Adil, Reformasi Hukum Jadi Tuntutan Publik
Kasus Ijazah Jokowi, TPUA Minta Polisi Tingkatkan ke Penyidikan
Puan Maharani Tagih Jawaban Aparat Soal Intimidasi ke Mahasiswa UII
Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik, Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan oleh Press Release
Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah

Berita Terkait

Selasa, 9 Desember 2025 - 22:29 WIB

Agusrin Najamudin Mantan Gubernur Bengkulu DPO, Karena Kotak Pandora. Benarkah?

Rabu, 13 Agustus 2025 - 13:38 WIB

Strategi Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Korporasi Kasus Tol MBZ

Senin, 21 Juli 2025 - 14:12 WIB

Vonis Tom Lembong Dinilai Tak Adil, Reformasi Hukum Jadi Tuntutan Publik

Rabu, 16 Juli 2025 - 11:42 WIB

Kasus Ijazah Jokowi, TPUA Minta Polisi Tingkatkan ke Penyidikan

Senin, 26 Mei 2025 - 08:47 WIB

Puan Maharani Tagih Jawaban Aparat Soal Intimidasi ke Mahasiswa UII

Berita Terbaru